Walikota Sukabumi akan Terima Penghargaan Tertinggi dari Presiden RI

Foto : Walikota Sukabumi H.Mohamad Muraz.,SH.,MM

Prestasi yang luar Biasa Kembali di raih Pemkot Sukabumi, Walikota Sukabumi M. Muraz akan mendapatkan penghargaan berupa anugerah tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang akan disematkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pada rangkaikan kegiatan Upacara Peringatan Hari Pahlawan RI pada Tanggal 10 Nopember 2017 Pukul 08.00 WIB  bertempat di Kantor Kemendagri,Jakarta.

Penghargaan Satya Lencana Bakti Praja Nugraha merupakan penghargaan tertinggi  dari Presiden dalam hal pengelolaan manajemen pemerintahan. Penghargaan ini didasarkan atas penilaian Kinerja Terbaik terbaik se-Indonesia hasil evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibantu oleh sejumlah lembaga seperti BPKP.

Foto : Surat Undangan dari Kemendagri 

Adapun Kota/Kabupaten se-Indonesia yang akan menerima Penghargaan tersebut yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Gorontalo, Kota Makasaar, Kota Sukabumi dan Kota Bontang.

Walikota Sukabumi menyampaikan Syukur Alhamdulillah Pemkot Sukabumi kembali mendapatkan apresasi tinggi dari pemerintahan pusat seiring dengan peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang terus dipacu. “ini semua atas kerja keras segenap tim birokrasi Kota Sukabumi sehingga mendapatkan penilaian terbaik dari pusat,” ungkapnya
Walikota menambahkan penghargaan ini diraih berdasarkan penilaian di tahun 2016 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2015.  Hasil itu merupakan laporan wajib hasil kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. “Setiap tahun, pusat melakukan evaluasi, dan hasilnya jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja kami sendiri,”
LPPD ini, merupakan instrumen bagi pusat untuk menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di semua wilayah baik provinsi, kabupaten ataupun kota. Ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: